Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Studi Kasus Di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo

Abstrak

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel diperlukan adanya beberapa sistem pendukung, salah satunya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data dan menjelaskan data serta menggunakan teknik analisis melalui pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini, bahwa implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021 tidak optimal, respon ASN kurang dan tidak ada pengaruh apapun terhadap prestasi kerja ASN. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk mendayagunakan SAKIP sebagai media pertanggungjawaban dan media pengendalian manajemen dengan cara memberikan reward dan punishment nyata secara berkala baik kepada Perangkat Daerah (PD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).