ETIKA PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BAIK (GOOD GAVERNANCE) (Studi Kasus Di OPD Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)

Studi Kasus Di OPD Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Abstrak

ABSTRAK : Dalam memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah diharapkan dapat menjalankan/melaksanakan tugas dan wewenangannya secara baik dan tidak menyalahgunakan kedudukannya serta diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat, yang biasa disebut dengan etika. Disiplin aparatur/pegawai menjadi patokan dalam terwujudnya birokrasi yang baik (Good Gavernance), karena fungsi utama aparatur/pegawai adalah mengabdi kepada publik dan juga lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan dirinya sendiri. Dengan adanya etika dan kode etik Pegawai Negri Sipil dapat menjadikan aparatur/pegawai lebih effisien serta tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan padanya, proses penyelenggaraan pemerintah juga akan dapat berjalan dengan lancar apabila perilaku aparaturnya mengikuti nilai-nilai etika.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa informan bahwa etika pemerintahan dapat terlihat dalam pelaksanaan kode etik Pegawai Negri Sipil (PNS) dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas yang dimiliki Sumber Daya Manusia aparatur/pegawai masih rendah dan juga dihambat oleh beberapa faktor lainnya. Dengan adanya program-program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas SDM dalam jangka waktu kedepannya supaya pelayanan yang diberikan akan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.