MAJAPAHIT POLICY http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy <p>Journal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto. Terbit setiap Desember dan Juni setiap tahun. Jurnal ini bisa diakses secara terbuka yang berarti bahwa semua konten yang tersedia bebas diakses tanpa biaya, baik kepada pengguna atau pada lembaganya. Penggunan yang diizinkan untuk membaca, mendownload,menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau mensitasi ke teks lengkap dari artikel tidak harus meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.</p> Government Studies Departement of Universitas Islam Majapahit, Indonesia id-ID MAJAPAHIT POLICY 2775-5541 <p>Majapahait policy</p> Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/3163 <p>Partisipasi masyarakat sangat menentukan suatu perencanan atau program- program yang ada disekitar masyarakat, keberhasilan suatu <br>program juga tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat agar bisa berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam <br>perencanaan atau program, agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk <br>mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan infrastruktur (fisik) di <br>Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Teori yang digunakan yaitu Teori Partisipasi dari Yadav yang berisi tentang 1.) partisipasi <br>dalam Pembuatan Keputusan, 2.) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan, 3.) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi, 4.) Partisipasi dalam <br>Pemanfaatan Hasil. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pemilihan informan penelitian <br>ini dengan cara purposive sampling, yaitu 6 orang. Hasil penelitian ini adalah 1.) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pembuatan keputusan <br>tergolong Rendah, karena masyarakat hanya di ikutkan di tahap perencanaan Aspirasi Masyarakat saja yang tergabung dengan musyawarah Dusun. <br>Selanjutnya di musyawarah Desa masyarakat tidak dilibatkan hanya usulannya saja yang memang dari masyarakat.2.) Tingkat partisipasi masyarakat <br>dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tergolong baik, karena masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan pembangunannya baik yang <br>disumbangkan berupa tenaga ahli tukang maupun berupa harta benda (konsumsi makanan). 3.) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pemantauan <br>pembangunan infrastruktur tergolong Sedang, Karena masyarakat hanya mengkritik secara lisan tidak berupa tulisan kepada LPM Desa yang ada di Desa <br>Watersprojo.</p> Andika Akhmad Kusuma Rachman Sidharta Arisandi Dian Wijaya Hak Cipta (c) 2024 Andika , Rachman , Dian 2022-12-30 2022-12-30 3 1 10.0007/majapahitpolicy.v3i1.3163 PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA INTERNAL PEGAWAI PEMERINTAH DI KANTOR KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/3165 <p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh modal sosial terhadap tingkat kinerja pegawai Kantor Kecamatan Puri. Modal sosial <br>dalam hal ini merupakan adalah modal yang terjadi baik di individu, kelompok, maupun organisasi dalam membangun sebuah interaksi social yang <br>didalamnya terbangun sebuah rasa percaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan guna mengembangkan individu, kelompok, maupun <br>organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Robert D Putnam mengenai modal sosial yang memiliki unsur jaringan sosial, kepercayaan <br>dan norma yang ada didalmnya. Dan metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis <br>penelitian asosiatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi product moment Pearson dengan uji validitas, reliabilitas dan normalitas. Dan hasil <br>penelitian ini adalah adanya pengaruh antara modal sosial dan peningkatan kinerja pegawai pemerintah di Kecamatan Puri. Semakin besar modal sosial <br>yang diperoleh, semakin meningkat pula kinerja pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Puri.</p> Nurul Fauzia Hikmah Muhaimin Dian Wijaya Hak Cipta (c) 2024 Admin Majapahit Policy 2022-12-30 2022-12-30 3 1 24 24 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI NARKOBA DI BNN KOTA MOJOKERTO) http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/3169 <p>Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi permasalahan yang <br>serius dan mencapai kondisi yang mengkhawatirkan serta menjadi permasalahan nasional. Perlu adanya sosialisasi dan rehabilitasi yang <br>dilakukan pemerintah untuk memberantas pengguna narkoba atau obat-obatan berbahaya tersebut. Untuk memberantas pengguna narkoba, <br>pemerintah perlu membuat kebijakan yang menjadi dasar pemerintah dalam memberantas pengguna narkoba. Melalui Badan Narkotika <br>Nasional (BNN), pemerintah dapat menekan jumlah pengguna narkoba dengan tercapainya pemberantasan seluruh pengguna narkoba di <br>Indonesia. Implementasi kebijakan BNN Kota Mojokerto yang diukur dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle berkaitan dengan ukuran <br>keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Badan Narkotika Kota Mojokerto yang diikuti oleh <br>Pemerintah Kota Mojokerto. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 yang kemudian menjadi pedoman bagi terciptanya program kebijakan <br>pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) dan dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota <br>Mojokerto. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi yang dilakukan BNN Kota Mojokerto sudah sesuai dengan kebijakan yang <br>ada. Dalam upaya merehabilitasi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba, BNN Kota Mojokerto berupaya keras untuk <br>mengembalikan semangat para pengguna narkoba ketika masa rehabilitasi telah usai</p> Bernardo Nur Sandi Dian Wijaya Jenny Yudha Utama Hak Cipta (c) 2024 Bernardo , Dian, Jenny 2024-02-29 2024-02-29 3 1 IMPLEMENTASI PERMENDES NO. 6 TAHUN 2020 DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/3162 <p>Dalam adanya pandemi Covid-19 di Indonesia banyak beberapa aspek yang mengalami perubahan, terutama aspek pemerintah. Pemerintah <br>diwajibkan mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri. Didalam kementrian desa, kementrian desa <br>mengeluarkan kebijakan terbaru yakni Permendes No 6 Tahun 2020 yang ditidak lanjuti oleh Pemerintah desa, dalam hal ini yakni pemerintah desa <br>jambeyan mengeluarkan beberapa kebijakan. Manfaat dari penelitian kali ini sendiri ialah sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan menganalisis <br>Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten <br>Rembang. Kalau kita kaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle ada enam aspek yang perlu dilihat, dari enam aspek yang <br>disampaikan teori implementasi kebijakan ini sangat berkaitan.<br>Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa informan bahwa implementasi Permendes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas <br>penggunaan dana desa pada tahun 2020 di desa jambeyan dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Hasil dari penelitian <br>membuktikan bahwa masyarakat desa Jambeyan merasakan puas dengan upay- upaya dari pemerintah desa Jambeyan dalam mengeluarkan kebijakan <br>terkait permendes no 6 tahun 2020.</p> Dandung Widiarseno Tri Ratna Rinayuhani Santosa Hak Cipta (c) 2024 Dandung , Tri Ratna , Santosa 2022-12-30 2022-12-30 3 1 1 5 IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP PERKEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN UMKM DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/3164 <p>Dari tahun ke tahun teknologi mengalami kemajuan. Dalam bidang pelayanan publik pun akan terus berkembang dan ditingkatkan guna <br>untuk melayani kebutuhan masyarakat. Demi mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang terkesan berbelit belit dan terlalu banyak <br>menyita waktu di indonesia pemerintah meluncurkan sistem baru yaitu OSS (online single submission). OSS ini adalah sistem pelayanan perizinan <br>berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Umkm di Kota Mojokerto masih banyak yang belum mendapatkan izin usaha maka dari itu pemerintah <br>diharapkan lebih mensosialisasikan betapa pentingnya mengurus surat izin usaha demi kemajuan usaha yang dijalani para pelaku usaha dan agar usaha <br>mereka mendapatkan legalitas hukum. Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus di <br>implementasikan agar mendapatkan dampak atau tujuan yang diiinginkan.</p> Siti Mita Suwarni Tri Ratna Rinayuhani Ahmad Hasan Afandi Hak Cipta (c) 2024 Admin Majapahit Policy 2022-12-30 2022-12-30 3 1 15 15 10.0007/majapahitpolicy.v3i1.3164 PELAKSANAAN UU NO. 18 TAHUN 2019 DI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/3167 <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada <br>rapat paripurna ke-10, tanggal 24 September 2019. Undang-undang ini merupakan wujud dari upaya negara Indonesia dalam mengatur pesantren guna <br>menciptakan keadilan bersama, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan disahkannya undang-undang ini, pondok pesantren mendapatkan afirmasi, <br>pengakuan hukum, dan fasilitasi yang lebih baik, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Undang-undang ini merupakan bagian dari <br>kebijakan publik untuk meningkatkan pembinaan pesantren menuju arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa. <br>Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki peran penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam, sambil <br>menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan menambahkan kurikulum pengetahuan umum. Seiring dengan perkembangan, terdapat dua <br>tipe pondok pesantren, yaitu modern dan tradisional, masing-masing dengan ciri khasnya. Pondok Pesantren Amanatul Ummah adalah salah satu <br>lembaga pendidikan yang berada di bawah pengaruh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, yang telah mengalami perkembangan pesat dengan <br>menyediakan pendidikan yang berkualitas, baik dalam aspek agama maupun umum. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan hak-hak para santri <br>dan pengasuh pondok pesantren semakin terjamin, serta implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan <br>yang lebih baik.</p> Anis Safitri Damayanti Hikmah Muhaimin suprapto Hak Cipta (c) 2024 Admin Majapahit Policy 2022-12-30 2022-12-30 3 1 30 30 10.0007/majapahitpolicy.v3i1.3167