MAJAPAHIT POLICY

IMPLEMENTASI PERMENDES NO. 6 TAHUN 2020 DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Dandung Widiarseno — 2022-12-30

Dalam adanya pandemi Covid-19 di Indonesia banyak beberapa aspek yang mengalami perubahan, terutama aspek pemerintah. Pemerintah
diwajibkan mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri. Didalam kementrian desa, kementrian desa
mengeluarkan kebijakan terbaru yakni Permendes No 6 Tahun 2020 yang ditidak lanjuti oleh Pemerintah desa, dalam hal ini yakni pemerintah desa
jambeyan mengeluarkan beberapa kebijakan. Manfaat dari penelitian kali ini sendiri ialah sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan menganalisis
Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten
Rembang. Kalau kita kaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle ada enam aspek yang perlu dilihat, dari enam aspek yang
disampaikan teori implementasi kebijakan ini sangat berkaitan.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa informan bahwa implementasi Permendes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas
penggunaan dana desa pada tahun 2020 di desa jambeyan dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Hasil dari penelitian
membuktikan bahwa masyarakat desa Jambeyan merasakan puas dengan upay- upaya dari pemerintah desa Jambeyan dalam mengeluarkan kebijakan
terkait permendes no 6 tahun 2020.

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP PERKEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN UMKM DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

Siti Mita Suwarni — 2022-12-30

Dari tahun ke tahun teknologi mengalami kemajuan. Dalam bidang pelayanan publik pun akan terus berkembang dan ditingkatkan guna
untuk melayani kebutuhan masyarakat. Demi mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang terkesan berbelit belit dan terlalu banyak
menyita waktu di indonesia pemerintah meluncurkan sistem baru yaitu OSS (online single submission). OSS ini adalah sistem pelayanan perizinan
berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Umkm di Kota Mojokerto masih banyak yang belum mendapatkan izin usaha maka dari itu pemerintah
diharapkan lebih mensosialisasikan betapa pentingnya mengurus surat izin usaha demi kemajuan usaha yang dijalani para pelaku usaha dan agar usaha
mereka mendapatkan legalitas hukum. Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus di
implementasikan agar mendapatkan dampak atau tujuan yang diiinginkan.

PELAKSANAAN UU NO. 18 TAHUN 2019 DI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

Anis Safitri Damayanti — 2022-12-30

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada
rapat paripurna ke-10, tanggal 24 September 2019. Undang-undang ini merupakan wujud dari upaya negara Indonesia dalam mengatur pesantren guna
menciptakan keadilan bersama, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan disahkannya undang-undang ini, pondok pesantren mendapatkan afirmasi,
pengakuan hukum, dan fasilitasi yang lebih baik, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Undang-undang ini merupakan bagian dari
kebijakan publik untuk meningkatkan pembinaan pesantren menuju arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa.
Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki peran penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam, sambil
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan menambahkan kurikulum pengetahuan umum. Seiring dengan perkembangan, terdapat dua
tipe pondok pesantren, yaitu modern dan tradisional, masing-masing dengan ciri khasnya. Pondok Pesantren Amanatul Ummah adalah salah satu
lembaga pendidikan yang berada di bawah pengaruh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, yang telah mengalami perkembangan pesat dengan
menyediakan pendidikan yang berkualitas, baik dalam aspek agama maupun umum. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan hak-hak para santri
dan pengasuh pondok pesantren semakin terjamin, serta implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan
yang lebih baik.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Andika Akhmad Kusuma — 2022-12-30

Partisipasi masyarakat sangat menentukan suatu perencanan atau program- program yang ada disekitar masyarakat, keberhasilan suatu
program juga tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat agar bisa berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam
perencanaan atau program, agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan infrastruktur (fisik) di
Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Teori yang digunakan yaitu Teori Partisipasi dari Yadav yang berisi tentang 1.) partisipasi
dalam Pembuatan Keputusan, 2.) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan, 3.) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi, 4.) Partisipasi dalam
Pemanfaatan Hasil. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pemilihan informan penelitian
ini dengan cara purposive sampling, yaitu 6 orang. Hasil penelitian ini adalah 1.) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pembuatan keputusan
tergolong Rendah, karena masyarakat hanya di ikutkan di tahap perencanaan Aspirasi Masyarakat saja yang tergabung dengan musyawarah Dusun.
Selanjutnya di musyawarah Desa masyarakat tidak dilibatkan hanya usulannya saja yang memang dari masyarakat.2.) Tingkat partisipasi masyarakat
dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tergolong baik, karena masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan pembangunannya baik yang
disumbangkan berupa tenaga ahli tukang maupun berupa harta benda (konsumsi makanan). 3.) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pemantauan
pembangunan infrastruktur tergolong Sedang, Karena masyarakat hanya mengkritik secara lisan tidak berupa tulisan kepada LPM Desa yang ada di Desa
Watersprojo.

PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA INTERNAL PEGAWAI PEMERINTAH DI KANTOR KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO

Nurul Fauzia — 2022-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh modal sosial terhadap tingkat kinerja pegawai Kantor Kecamatan Puri. Modal sosial
dalam hal ini merupakan adalah modal yang terjadi baik di individu, kelompok, maupun organisasi dalam membangun sebuah interaksi social yang
didalamnya terbangun sebuah rasa percaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan guna mengembangkan individu, kelompok, maupun
organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Robert D Putnam mengenai modal sosial yang memiliki unsur jaringan sosial, kepercayaan
dan norma yang ada didalmnya. Dan metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis
penelitian asosiatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi product moment Pearson dengan uji validitas, reliabilitas dan normalitas. Dan hasil
penelitian ini adalah adanya pengaruh antara modal sosial dan peningkatan kinerja pegawai pemerintah di Kecamatan Puri. Semakin besar modal sosial
yang diperoleh, semakin meningkat pula kinerja pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Puri.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI NARKOBA DI BNN KOTA MOJOKERTO)

Bernardo Nur Sandi — 2024-02-29

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi permasalahan yang
serius dan mencapai kondisi yang mengkhawatirkan serta menjadi permasalahan nasional. Perlu adanya sosialisasi dan rehabilitasi yang
dilakukan pemerintah untuk memberantas pengguna narkoba atau obat-obatan berbahaya tersebut. Untuk memberantas pengguna narkoba,
pemerintah perlu membuat kebijakan yang menjadi dasar pemerintah dalam memberantas pengguna narkoba. Melalui Badan Narkotika
Nasional (BNN), pemerintah dapat menekan jumlah pengguna narkoba dengan tercapainya pemberantasan seluruh pengguna narkoba di
Indonesia. Implementasi kebijakan BNN Kota Mojokerto yang diukur dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle berkaitan dengan ukuran
keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Badan Narkotika Kota Mojokerto yang diikuti oleh
Pemerintah Kota Mojokerto. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 yang kemudian menjadi pedoman bagi terciptanya program kebijakan
pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) dan dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota
Mojokerto. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi yang dilakukan BNN Kota Mojokerto sudah sesuai dengan kebijakan yang
ada. Dalam upaya merehabilitasi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba, BNN Kota Mojokerto berupaya keras untuk
mengembalikan semangat para pengguna narkoba ketika masa rehabilitasi telah usai