Naskah ini versi lama yang diterbitkan pada 2024-09-23. Baca versi terbaru.

HIRUK PIKUK PERAN HIRUK PIKUK PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN

Suatu Kajian Terhadap perjalanan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto

Penulis

  • santosa santosa ilmu pemerintahan
  • dian Ilmu pemerintahan

DOI:

https://doi.org/10.36815/majapahitpolicy.v4i2.3421

Kata Kunci:

Upah Minimum Kabupaten (UMK), Kebutuhan Hidup Layak (KHL, Dewan Pengupahan, Perbedaan Pendapat, Hiruk pikuk UMK, The hustle and bustle of UMK

Abstrak

Tulisan ini akan melakukan kajian secara kriminologis penetapan UMK didasarkan pada KHL, produktivitas dan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi menimbulkan permasalahan, pertama, terjadi “tolak tarik” antara pekerja dan pengusaha dalam penghitungan UMK yang layak; dan dua, adanya
tuntutan kenaikan UMK setiap tahun diikuti demo besar – besaran dari di tingkat kabupaten sampai propinsi dengan ancaman dan tindakan anarkis
sehingga perlu ada solusi bagi penetapan UMK yang akan datang.

Diterbitkan

2024-07-30 — Diperbaharui pada 2024-09-23

Versi

Cara Mengutip

santosa, santosa, & wijaya, D. . (2024). HIRUK PIKUK PERAN HIRUK PIKUK PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN: Suatu Kajian Terhadap perjalanan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto. MAJAPAHIT POLICY, 4(2). https://doi.org/10.36815/majapahitpolicy.v4i2.3421 (Original work published 30 Juli 2024)

Terbitan

Vol 4 No 2 (2024): Juni 2024

Bagian

Articles

Lisensi

Majapahait policy

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

1 2 > >>