MAJAPAHIT POLICY

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TORJUN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Akh. Roqiqul Ma’ani — 2025-01-08

: Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam konteks pernikahan usia dini di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Meskipun telah ada regulasi yang tegas untuk mengatur batas usia perkawinan, fenomena pernikahan usia dini masih sering terjadi di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mendeskripsikan realitas secara akurat melalui kata-kata, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang bersifat ilmiah untuk menggali lebih dalam budaya, norma, dan dinamika sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik ini. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dimana implementasi kebijkan mencakup empat kunci variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif alasannya adalah karena peneliti bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang merupakan bagian dari budaya yang ada di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Informan yang diwawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan Torjun Bersama staf, Pengadilan Agama Kabupaten Sampang, Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ialah dalam penerapan atau implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanan yang mensyaratkan untuk laki2 dan perempuan harus sudah berusia 19 tahun yang pada prakteknya masyarakan masih banyak melakukan perkawinan usia dini atau dibawah usia 19 Tahun dengan beberapa latar belakang alasan namun faktor yang sangat mendasar karena memang sudah diwilayah masyarakat Torjun praktik perkawinan dini sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadisi tradisi disana dan pada dasar hukum sendiri memang tidak ada dasar hukum bagi pelaku praktik perkawinan usia dini.

Santiaji Pancasila Sebagai Praktik Keberagaman Beragama Dan Resolusi Konflik Keagamaan

suprapto — 2025-01-05

Konflik terkait pembangunan rumah ibadah memunculkan berbagai kesalahpahaman di masyarakat, seperti tudingan kurangnya toleransi antaragama dan pelarangan ibadah. Untuk menyelesaikan konflik ini, mengambil langkah strategis melalui pendekatan regulatif, normatif, dan kognitif budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap proses penyelesaian konflik yang dilakukan melalui strategi 11 siklus yang mencakup pengelolaan konflik berbasis dialog, negosiasi, dan mediasi. Pendekatan institusional yang terintegrasi dengan tiga aspek utama ini berhasil menciptakan stabilitas sosial dan mendorong rekonsiliasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan konflik yang holistik mampu mengatasi persoalan secara damai dan memperkuat nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Penelitian ini menjadi rujukan penting bagi pengelolaan konflik berbasis komunitas, dengan menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan regulatif, normatif, dan kognitif budaya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DANA DESA MELALUI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dian Wijaya — 2025-01-09

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa bersih tanpa adanya praktik kecurangan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kedelapan prinsip Good Governance oleh UNDP (United National Development Programs). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan bahwa BPD di Desa Sumuragung sudah menjalankan peranannya dengan cukup optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, meskipun dari kedelapan indikator prinsip Good Governance oleh UNDP , BPD Sumuragung hanya bisa menjalankan dengan tujuh indikator untuk itu perlu dilakukan evaluasi lagi oleh BPD Desa Sumuragung

IMPLEMENTASI SINERGISITAS DARI BERBAGAI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN DESA CINANDANG DAWARBLANDONG

Nugroho Rendi Adi Pratama — 2025-01-06

Pengembangan desa adalah proses yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sinergisitas diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, dengan kolaborasi yang menghasilkan efek lebih besar. Meskipun menawarkan manfaat, terdapat tantangan yang harus dihadapi, namun di Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong, implementasi sinergisitas antara pemerintah desa dan masyarakat sangat signifikan. Dalam pengembangan desa, penting untuk melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan lansia. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, dengan fokus pada pemahaman fenomena sosial melalui pengumpulan data yang tidak terukur secara kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena tertentu melalui pandangan subjektif partisipan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Misalnya, dalam suatu kemitraan, salah satu pihak mungkin lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, sementara yang lain lebih memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif juga dapat menghambat tercapainya sinergisitas

Strategi Pembangunan Pedesaan melalui Implementasi Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di Malang dan Mojokerto

suprapto suprapto — 2024-12-30

Desa Sejahtera Mandiri (DSM) bertujuan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah penurunan jumlah fakir miskin dan pemberian kecakapan/softskill. DSM berupaya menuntaskan jumlah fakir miskin dan upaya kesejahteraan di 4 Desa (Gajahrejo, Sidodadi, Pamotan, dan Lebakjabung). Penelitian ini ingin memusatkan pada perencanaan, pelaksanaan dan sasaran program DSM. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan secara partisipatif. Sumber data pada penelitian ini adalah LP2M UM, TKSK, Perangkat Desa, sebagian penerima program, Pemuda Desa, dan Pokdarwis/LMDH. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, focus group discussion (FGD), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan program DSM yang sudah terlaksana adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan pengembangan wisata. Dengan sasaran program sesuai dengan kriteria penerima sesuai data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Telah dibangun 30 RTLH dan dibentuk 2 (dua) KUBE per masing-masing desa. Maka dari target DSM, masih 2 (dua) program yang terlaksana dari 9 (sembilan) pencapaian program. Pada bidang pengembangan wisata telah berjalan sesuai konsep wisata yang ditetapkan.