HIRUK PIKUK PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN
Suatu Kajian Terhadap perjalanan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto
DOI:
https://doi.org/10.36815/majapahitpolicy.v4i2.3421Kata Kunci:
Upah Minimum Kabupaten (UMK), Kebutuhan Hidup Layak (KHL, Dewan Pengupahan, Perbedaan Pendapat, Hiruk pikuk UMK, The hustle and bustle of UMKAbstrak
Tulisan ini akan melakukan kajian secara kriminologis penetapan UMK didasarkan pada KHL, produktivitas dan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi menimbulkan permasalahan, pertama, terjadi “tolak tarik” antara pekerja dan pengusaha dalam penghitungan UMK yang layak; dan dua, adanya
tuntutan kenaikan UMK setiap tahun diikuti demo besar – besaran dari di tingkat kabupaten sampai propinsi dengan ancaman dan tindakan anarkis
sehingga perlu ada solusi bagi penetapan UMK yang akan datang.
##submission.downloads##
Diterbitkan
Versi
- 2024-09-23 (6)
- 2024-09-23 (5)
- 2024-09-23 (4)
- 2024-07-30 (3)
- 2024-07-30 (2)
- 2024-07-30 (1)
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Majapahait policy