PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERIAN OPINI BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah di Pulau Jawa
DOI:
https://doi.org/10.36815/prive.v5i1.1797Keywords:
Kinerja Keuangan, Akuntabilitas, Opini BPK, Desentralisasi Fiskal, Rasio KeunganAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara kinerja dari keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan menggunakan rasio keuangan, terhadap akuntabilitas informasi keuangan pemda dengan pemberian opini BPK. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Pulau Jawa dengan periode penelitian antara tahun 2016-2020. Riset ini memakai metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 200 data pengamatan dari 40 pemerintahan daerah di Pulau Jawa yang dianalisis menggunakan analisis regresi logistik ordinal. Hasil penelitian ini menunjukan jika rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pemberian opini BPK, sedangkan rasio efisiensi belanja modal, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK.
References
Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah; Jurnal Akuntansi Multiparadigma: 9(3), 471–486.
Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi: 6(2), 150–174.
Ditasari, R.A., & Sudrajat, A. (2019). Inventory: Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Oktober 2019: 3(2), 159 – 173.
Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). Determinan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah): Jurnal Akuntansi Indonesia, 5 (1), 1.
Hamidayanti, L., & Wardani, M. K. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT. 685–697.
Indramawan, D. (2018). The Impacts Of Financial Performance Of Local: (23).
Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik (C. B. Utami, ed.). Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia?; Efek Moderasi dari Kinerja: 17 (2),176–185.
Muraiya & Nadirsyah. 2018. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh” : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) 3(2):236–53.
Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting: Analysis Journal; 5 (1), 1–10.
Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Diponegoro Journal of Accounting; 6(1), 35–43.
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Jurnal IImiah Among Makarti; 7, 83–112.
Rachmat, D. M. (2019). Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dengan Kinerja Sebagai VariabelModerasi.
Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam Perspektif Akuntansi: Fokus Ekonomi; 2 (1) , 37 – 46.
Rahmayati. A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1 (1), 40 – 54.
Rante, I., Salle, A., & Marlissa, E. R. (2018). Analisis terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pegunungan bintang. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 1–12.
Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Pendidilkan Sejarah, 5(9), 79–83.
Sarmiyatiningsih, A. R. D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 1(2), 31–42.
Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dan Pemberian Opini Atas laporan keuangan Audited. 5(1), 41–52.
Zulkarnain,. Z.'(2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah. Untuk Mengukur' Kinerja 'Keuangan. 3(April), 61–74.
.png){kind=logo}
