MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DANA DESA MELALUI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

STUDI KASUS DS. SUMURAGUNG, KEC SUMBERREJO, KAB.BOJONEGORO

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa bersih tanpa adanya praktik kecurangan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kedelapan prinsip Good Governance oleh UNDP (United National Development Programs). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan bahwa BPD di Desa Sumuragung sudah menjalankan peranannya dengan cukup optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, meskipun dari kedelapan indikator prinsip Good Governance oleh UNDP , BPD Sumuragung hanya bisa menjalankan dengan tujuh indikator untuk itu perlu dilakukan evaluasi lagi oleh BPD Desa Sumuragung