Keterlibatan Pemerintah Desa Dalam Meredam Konflik Antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo
Kata Kunci:
Konflik, Pilihan Rasional, Pemerintah Desa, Masyarakat Lakardowo, PT. PRIAAbstrak
Konflik antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dibutuhkan peranan pemerintah desa selaku pengendali kebijakan di Desa untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pegumpulan data yaitu wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan Pemerintah desa dalam meredam konflik antara masyarakat Lakardowo dengan PT. PRIA. Bedasarkan fenomena lapangan peneliti tertarik untuk menganalis konflik dengan menggunakan teori struktural fungsoinal konflik Lewis A Caser dan teori Pilihan Rasional James S Coleman. Konflik pencemaran lingkungan yang berada di Desa Lakardowo bertentangan dengan kewajiban pemerintah desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Konflik realistis berkenaan dengan pilihan rasional yang mengakibatkan terbaginya dua golongan masyarakat yakni: golongan wong masyarakat dan golongan wong pabrik. Pemerintah Desa selaku pengendali kebijakan bertindak untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakrdowo. Tindakan pemerintah desa dalam meredam konflik, berupa: 1) menyaring setiap orang atau organisasi luar Desa Lakardowo ketika akan masuk ke Desa Lakardowo agar tidak terlibat konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo; 2) Jalur agamis berupa istighosah rutin setiap Sabtu untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat; dan 3) menempuh jalur hukum berupa aju banding di PTUN.
Referensi
Coser, L. A. (2012). The Functions of Social Conflict. The Functions of Social Conflict, 1–188. https://doi.org/10.4324/9780203714577
Fisher, S., Abdi, D. I., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak.
Hariyanto, E. (2014). Pilihan Rasional dan Modal Sosial Petani. Ub.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, (2012) (testimony of Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009) (testimony of Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia).
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, (2012) (testimony of Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik. Indonesia).
John W. Creswell. (2010). desain dan model penelitian kualitatif (biografi, fenomenologi, teori grounded, etnografi, dan studi kasus). In fakultas ilmu pendidikan universitas negeri malang.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, (2010) (testimony of Menteri Negara Lingkungan Hidup).
Parwati, R. (2018). Ecology Economy Equity. ub press.
Undang Undang Dasar 1945, 4 (2002) (testimony of Megawati Soekarno Putri). https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh
Scott, W. R. (2014). Institutions and Organizations Fourth Edition.
Sukidin, D. (2017). Manajemen Penelitian Tindakan Kelas. In surabaya, insan cendikia.
Umanailo, M. C. B. (2019). Struktur Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri. 2. https://doi.org/10.31219/osf.io/75rwj
Wiyana, F. E. (2013). Optimalisasi Peran Kepemimpinan Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional. In tugas akhir. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam#cite_note-antara-8
